Master Plan Fast-Track Action For The Poor: Contoh Kota Bogor Tahun 2012-2016

Master Plan Fast-Track Action For The Poor: Contoh Kota Bogor Tahun 2012-2016

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang biasa terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Profil pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh wajah kemiskinan. Pencapaian pembangunan di negara berkembang oleh karenanya sering ditandai oleh sejauhmana keberhasilan suatu Pemerintahan mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Pemerintah Indonesia sejak lama telah memerangi kemiskinan. Kota Bogor merupakan salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bogor mempunyai komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor tahun 2010-2014 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskinnya dan memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin secara nasional.

Berkenaan dengan upaya menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor bertekad merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan secara khusus dalam dokumen MasterPlan Fast-Track Action For The Poor Tahun 2012-2016. Dokumen ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari dokumen RPJMN Kota Bogor tahun 2010-2014. Tujuan dari hadirnya dokumen Master Plan Fast-Track Action For The Poor Tahun 2012-2016 memberikan pedoman bagi jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor, guna memberikan tatacara penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi baik di dalam jajaran Pemerintah Kota Bogor sendiri maupun antar kebijakan Pemerintah Kota Bogor dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Master Plan Fast-Track Action For The Poor Tahun 2012-2016 disusun berdasarkan tiga pilar strategi, yaitu (1) strategi bantuan sosial berbasis rumah tangga miskin yang akan diberikan kepada keluarga miskin (sebagai pemanfaat) dalam bentuk bantuan langsung kepada keluarga sasaran; (2) strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin; dan (3) strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan sasaran kepada kelompok usaha beranggotakan perwakilan dari beberapa rumah tangga miskin yang produktif. Pelaksanaan strategi ini memerlukan koordinasi yang baik secara lintas-program dan lintas-SKPD. Oleh karena itu, suatu Sekretariat Pelaksanaan Master Plan Fast-Track Action For The Poor akan menjadi koordinator pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor.

Persyaratan penukilan: para pembaca diperbolehkan mengutip sebagian isi artikel ini dengan syarat menuliskan sumbernya dalam catatan kaki (footnote) atau catatan samping (sidenote).

Problematika Kemiskinan dan Orientasi Penanggulangan Kemiskinan

Buku-buku Seri Manajemen Perencanaan Pembangunan

Sinopsis buku "Problematika Kemiskinan dan Orientasi Penanggulangan Kemiskinan"

Masalah kemiskinan menjadi pembicaraan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multisektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementrian/lembaga sampai pada individu masyarakat. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila Pemerintah melakukan kebijakan yang serius memihak kepada keluarga miskin. Namun, seringkali kebijakan yang dibuat justru kurang memihak keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Dalam makalah ini, akan dipaparkan kondisi persoalan dasar kemiskinan di Indonesia serta strategi dan kebijakannya.

Kemiskinan merupakan permasalahan harus kita selesaikan, karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bermartabat. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi oleh Indonesia dapat kita lihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multi dimensi, dan kesenjangan antar-wilayah. Uraiannya berikut ini.

Pertama, konsumsi penduduk miskin. Masalah kemiskinan dapat kita amati pada tingkat konsumsi penduduk Indonesia. Pendekatan konsumsi penduduk untuk melihat fenomena kemiskinan dapat dilihat dari dua jenis ukuran, yaitu ukuran konsumsi penduduk miskin dan ukuran daya beli. Ukuran konsumsi penduduk miskin diukur dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan.

Kedua, kemiskinan multi dimensi. Fenomena kemiskinan di Indonesia dapat diamati pada berbagai dimensi yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak mampu menikmati pelayanan dasar. Pada tahun 2002, sebesar 52,32 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses air minum. Selain itu sekitar 43,86 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses sanitasi. Dimensi berikutnya adalah rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 12-15 tahun tetapi tanpa akses pendidikan dasar menengah mencapai 20,76 persen. Kemudian tercatat pula sekitar 27,89 persen rumah tangga miskin yang pernah melahirkan bayi tanpa ditangani tenaga kesehatan terlatih. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kelompok penduduk miskin sangat jarang menikmati fasilitas air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan. Secara umum Indeks Kemiskinan Manusia Indonesia tahun 2005 diperkirakan sebesar 18,19.  Kondisi ini lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 27,75.

Ketiga, kesenjangan antar-wilayah. Masalah kemiskinan dapat kita pahami dari masalah kesenjangan di Indonesia yang sangat kentara ketika kita mengamati indikator Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPMI). IPMI menggambarkan kondisi kesehatan, pendidikan, gizi, dan air minum yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 yang memuat IPMI di masing-masing kabupaten/kota mencerminkan adanya ketimpangan antar-daerah yang masih tinggi dalam hal kesejahteraan penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota. Dalam laporan tersebut, lima provinsi pertama dengan IPM terendah adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur. Sementara itu lima provinsi pertama dengan IPM tertinggi adalah Jakarta, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Riau.

Persyaratan penukilan: para pembaca diperbolehkan mengutip sebagian isi artikel ini dengan syarat menuliskan sumbernya dalam catatan kaki (footnote) atau catatan samping (sidenote).

Apabila Pembaca menginginkan e-book buku “Problematika Kemiskinan dan Orientasi Penanggulangan Kemiskinan”, mohon infak Rp 5.000 melalui rekening BCA guna mendapatkan password download.

Strategi Evaluasi: Pilihan dan Pendekatan

Buku-buku Seri Manajemen Perencanaan Pembangunan

Sinopsis buku "Strategi Evaluasi: Pilihan dan Pendekatan"

Evaluasi merupakan bagian dari proses manajemen dan merupakan salah satu fungsi dalam siklus manajemen. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Evaluasi merupakan instrumen bagi pengawasan manajerial untuk mendapat hasil yang sesungguhnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan konsep di atas, maka hasil evaluasi apabila difokuskan pada suatu usaha tertentu dapat menyediakan informasi yang penting untuk membuat keputusan, serta dapat menilai manfaat atau kegunaan tertentu dari suatu kebijakan. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima.

Berbagai model evaluasi tersedia dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan evaluasi itu sendiri. Buku ini menyediakan pemahaman konsep dan cara tentang strategi evaluasi, dan termasuk memahami berbagai pilihan dan pendekatan yang ada serta memberikan pemahaman bagaimana evaluasi-evaluasi itu dapat dilakukan dalam berbagai situasi, pelaku, dan konteks yang berbeda.

Apabila Pembaca menginginkan e-book buku “Strategi Evaluasi: Pilihan dan Pendekatan”, mohon infak Rp 5.000 melalui rekening BCA guna mendapatkan password download.