Ringkasan Pencapaian Agenda I Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Ringkasan Pencapaian Agenda I Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Buku Laporan Evaluasi Lima Tahun RPJMN 2004—2009 "Memelihara Momentum Perubahan"
Oleh:
Randy R. Wrihatnolo

Sasaran pertama dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai adalah meningkatnya rasa aman dan damai. Dalam kurun waktu 2004-2009, pencapaian sasaran ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Situasi yang aman dan damai dapat terwujud melalui berbagai kemajuan yang dicapai dari penyelesaian berbagai konflik di daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Maluku maupun konflik antarkelompok warga masyarakat; serta penanggulangan berbagai bentuk kriminalitas, termasuk kejahatan konvensional, transnasional dan peredaran gelap narkoba.

Prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat. Pencapaian situasi harmonis dikalangan masyarakat merupakan kontribusi signifikan dari peran masyarakat bersama pemerintah. Ini terlihat dari hasil pemulihan wilayah pasca konflik dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, khususnya di Papua, Maluku, Maluku Utara, Poso Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jatim, Aceh dan Kalimantan Barat, memperlihatkan hasil yang cukup baik. Khusus di NAD, stabilitas sosial politik yang terjadi tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Di Papua, situasi yang relatif kondusif merupakan sumbangan dari penguatan implementasi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 dan penerapan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut sebagai New Deal Policy for Papua. Situasi sosial politik di Maluku dan Maluku Utara semakin kondusif sebagai hasil dari fasilitasi pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang memberikan dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, pelaksanaan rehabilitasi, upaya dialog dan komunikasi efektif, serta pendampingan bagi masyarakat. Berbagai pencapaian khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik merupakan kontribusi dari pelaksanaan program-program yang dilaksanakan selama lima tahun, terutama dukungan pelaksanaan Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik dan Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan.

Prioritas Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dalam periode RPJMN 2004-2009 telah memberikan kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan yang cukup menonjol ditunjukkan oleh semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran akan keragaman budaya yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa, yaitu dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa pada tahun 2008 (BPS, 2008; Podes). Program Pengelolaan Keragaman Budaya telah mendorong terciptanya situasi yang lebih kondusif di kalangan masyarakat yang tercermin dari terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi serta terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur. Dengan situasi yang lebih kondusif ini, diharapkan konflik antarkelompok masyarakat akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas. Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk prioritas peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, secara umum menunjukkan kemajuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal dan vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kecenderungan meningkatnya indeks kriminalitas maupun jumlah kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional diduga bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah dan pelayanan polisi, tetapi lebih disebabkan oleh meningkatnya faktor korelatif kriminogen, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta tingginya peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kontribusi Program Pemeliharaan Kamtibmas cukup menonjol yang dicirikan dengan tidak adanya konflik horizontal maupun vertikal yang berakibat terganggunya keamanan dalam negeri, aktivitas masyarakat, maupun dunia usaha.

Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penurunan konflik dan pulihnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah pasca konflik separatisme, seperti NAD dan Papua, menunjukkan keberhasilan pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga kekokohan NKRI. Selain itu upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat terbukti telah menimbulkan rasa aman di masyarakat. Sasaran ini diwujudkan melalui penetapan prioritas pencegahan dan penanggulangan separatisme; pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme; serta peningkatan kemampuan pertahanan negara.

Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme, pemerintah berhasil menuntaskan konflik separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan mengurangi intensitas konflik separatisme di Papua. Berbagai peristiwa yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang membawa faham separatisme dapat diselesaikan melalui pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi konflik. Dampak positif dari semakin kondusifnya perkembangan politik adalah terciptanya kondisi yang aman bagi kehidupan masyarakat umum yang diikuti oleh terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Kebijakan otonomi khusus untuk provinsi tertentu dan otonomi daerah untuk daerah lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan pentahapannya. Keberhasilan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme dalam kurun waktu lima tahun tercermin dari terlaksananya berbagai kegiatan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri. Program ini ditetapkan sebagai bagian dari strategi dalam meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri, terutama di daerah rawan konflik dan rawan tindak separatisme.

Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan sampai dengan tahun 2008 telah menunjukkan keberhasilan. Namun, terjadinya peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada pertengahan tahun 2009 menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai. Sejumlah keberhasilan aparat bersama masyarakat dalam mencegah dan menindak aksi-aksi terorisme membuktikan bahwa daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan telah meningkat. Aparat keamanan mampu mengurai dan menghubungkan kasus-kasus terorisme dengan jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia dan keterkaitannya dengan jaringan terorisme internasional. Kemampuan dalam mencegah dan menindak aksi-aksi terorisme tersebut terlaksana berkat dukungan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan terorisme yang semakin memadai. Secara simultan, seluruh kegiatan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri telah berhasil dengan baik dalam pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme. Hal itu terlihat dari perubahan Desk Terorisme, yang meningkat peranannya menjadi Badan Penanggulangan Terorisme. Dokumen perubahan tersebut dalam waktu dekat akan ditandatangani oleh Presiden RI sebagai tindak lanjut Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono.

Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Kemajuan pembangunan pertahanan negara dalam kurun waktu RPJMN 2004-2009 antara lain ditunjukan oleh peningkatan kesiapan personel dan alutsista, serta terselenggaranya latihan matra dan gabungan TNI sesuai rencana secara berkelanjutan. Profesionalisme TNI terus ditingkatkan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung, serta pelaksanaan latihan perorangan hingga latihan gabungan TNI. Jumlah personel TNI dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari 382.326 personel menjadi 402.595 personel atau bertambah sebanyak 20.359 personel. Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara terwujud melalui pelaksanaan Program Pengembangan Pertahanan (lintasmatra darat, laut, dan udara). Keberhasilan yang cukup menonjol pada akhir tahun 2009 adalah meningkatnya tingkat kesiapan alutsista yang mencapai rata-rata sekitar 60 persen, yang disumbangkan oleh matra darat sekitar 81 persen, matra laut sekitar 46 persen dan matra udara 59 persen.

Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sasaran ini dinilai berhasil dari berbagai pencapaian yang diraih oleh Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional.

Prioritas Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Kiprah diplomasi Indonesia selama periode 2004-2009 terus menguat sejalan dengan peran aktif yang dimainkan oleh Indonesia dalam percaturan diplomasi internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Dunia internasional mengapresiasi peran penting Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan global yang dihadapi, seperti menjadi tuan rumah dalam perhelatan internasional untuk mengatasi masalah perubahan iklim atau dikenal dengan UNFCC (United Nation Framework on Climate Changes) dan menghasilkan Bali Roadmap. Porsi pencapaian terbesar pada lingkup ASEAN adalah diadopsinya prakarsa Indonesia terkait dengan pembentukan Komunitas ASEAN. Berkaitan dengan pemulihan citra Indonesia, ‘Indonesia yang moderat dan demokratis’ merupakan citra baru yang dibangun dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Penyebarluasan ide dan gagasan melalui pembangunan citra telah memantapkan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam pergaulan internasional yang pada gilirannya akan membantu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia dinilai paling memberikan dampak bagi pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009, terutama pencapaian yang diraih terkait dengan peran Indonesia di PBB, penyelesaian masalah Palestina, dan peningkatan upaya penanggulangan kejahatan lintasnegara seperti terorisme, money laundering, penyalahgunaan narkoba, trafficking, dan lain-lain.

===============